Papua Masih Daerah Termiskin di Indonesia
Menteri Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan berdasarkan hasil riset
terakhir. predikat daerah termiskin di Indonesia masih dipegang Papua.
"Tingkat kemiskinan di daerah Papua sebesar 31,11 persen. Adapun tingkat
kemiskinan nasional saat ini adalah 11,96 persen," ujar Armida saat
ditemui di Kementerian Bappenas, Senin, 13 Agustus 2011. Armida mengatakan, ada
beberapa faktor yang menyebabkan Papua masih memilki tingkat kemiskinan yang
tinggi. Salah satunya adalah faktor konektivitas. Berdasarkan faktor
konektivitas, Papua masih tergolong susah dijangkau sehingga aktivitas dan
pertumbuhan ekonomi di sana tergolong susah berkembang. Faktor lainnya, kata
Armida, adalah masalah tingkat isolasi. Ada beberapa daerah di Papua yang
terisolasi dari peradaban, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
di sana tidak merata. "Di Papua, daerah yang makmur adalah yang lebih
dekat ke laut atau pesisir pantai. Di daerah pegunungan, tingkat kemiskinannya
masih tinggi. Kesejahteraan di sana perlu diratakan dan itulah yang pemerintah
lagi upayakan," ucap Armida. Saat ditanyakan bagaimana Armida akan
memecahkan masalah kemiskinan di Papua, ia mengatakan pemerintah sudah
menyiapkan program MP3KI. MP3KI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pengurangan Kemiskinan Indonesia adalah program yang berupaya menanggulangi
masalah kemiskinan di tingkat nasional dengan mengedepankan pembangunan
infrastruktur, industrialisasi pedesaan, dan pengembangan kegiatan. Armida
sendiri, pekan lalu, mengatakan bahwa Bappenas telah menyiapkan peta
pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru di wilayah timur, terutama Papua.
Beberapa yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur berupa bandara dan
pelabuhan laut. Hal itu, salah satunya, untuk memecahkan masalah konektivitas.
Di sebuah wilayah yang sangat subur dengan
kekayaan alam dan tambang yang luar biasa melimpah, rakyat Papua hidup dibawah
garis kemiskinan,dalam kebodohan dan sangat primitive. Meski di tanah
leluhurnya terdapat tambang emas terbesar di dunia, orang Papua khususnya yang
tinggal di Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya pada tahun 2004 hanya mendapat rangking
ke 212 dari 300-an lebih kabupaten se Indonesia untuk Indeks Pembangunan
Manusia. Anggaran belanja (APBD) Papua adalah salah satu yang terbesar di
seluruh Indonesia. Tahun berjalan ini saja tak kurang dari 17 trilliun rupiah
telah dikucurkan oleh pemerintah pusat dan akan disusul dengan 24,4 trilliun
rupiah pada tahun belanja yang baru 2008. Jumlah ini belum termasuk dana-dana
bantuan dari luar negeri yang masuk melalui PBB dan LSM asing. Lalu apakah dana
ini tidak cukup bagi orang Papua yang hanya berjumlah 2 juta jiwa saja ?
Keajaiban Dunia, Sebenarnya sebuah keanehan yang sangat tidak masuk akal,
mustahil bisa diterima dengan rasio. Betapa tidak ? Di sebuah wilayah yang
sangat subur dengan kekayaan alam dan tambang yang luar biasa melimpah, tapi rakyat
Papua hidup dibawah garis kemiskinan, kebodohan dan sangat primitif. Jika
Indonesia disebut sebagai pemilik salah satu dari 7 keajaiban dunia dengan
adanya Borobudur di Indonesia, maka bukan Borobudur, tapi kondisi rakyat
Papua-lah salah satu ‘keajaiban dunia’ yang sesungguhnya.
Kemiskinan Secara teori, berdasarkan faktor penyebabnya kemiskinan bisa dikategorikan dalam dua hal, yakni kemiskinan Struktural dan kemiskinan Alamiah. Kemiskinan Struktural atau bisa disebut Man made poverty, adalah kondisi kemiskinan yang lebih disebabkan oleh struktur sosial yang ada yang mencakup tatanan organisasi dan aturan permainan yang diterapkan. Sedangkan Kemiskinan Alamiah banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Man made poverty untuk Papua, kemiskinan struktural adalah salah satu faktornya. Pejabat yang korup, terjadinya kolusi, nepotisme serta diskriminasi. Status otonomi khusus dan otonomi daerah yang diterapkan di Papua sama sekali tidak membawa dampak signifikan, kecuali hanya memperkaya beberapa pribadi yang mabuk oleh gelimang lembaran rupiah yang mereka terima (Charisma, ed.des-jan’08). Dan ironisnya seperti yang dinyatakan Annie Numberi-istri Freddy Numberi – Menteri Kelautan dan Perikanan (dikutip dari Charisma), mayoritas yang duduk dalam posisi eksekutif dan legeslatif di Papua adalah justru para pendeta. Padahal untuk Papua nilai APBD yang dikucurkan adalah terbesar ke dua diIndonesia. Lalu kemana semua uang tersebut ? Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sudah patut. Lalu bagaimana jajaran pemerintah tingkat daerah ? Seperti kata Gubernur Papua Barnabas Suebu di Den Haag, Sabtu (27/10), diakui adanya kesalahan leadership, adanya mismanagement dan penyalah gunaan dana yang sangat besar di tingkat pemerintah daerah sehingga ia menyebutkan sangat mendesak diwujudkannya good governance yang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya.
Kemiskinan alamiah Penyebab dominan dari kemiskinan yang lain adalah kondisi dan kualitas sumberdaya manusia yang rendah. Bisa dikatakan rakyat Papua sangat primitif, tidak tersentuh peradaban dan tidak mengenal teknologi. Walaupun alam Papua bagai surga dunia, tetapi dengan sumberdaya manusia yang sangat rendah mustahil mengangkat kesejahteraan mereka. Dan yang terjadi saat ini adalah penindasan hak rakyat Papua, perampokan kekayaan dan pembodohan.
Konflik di Papua lebih disebabkan adanya kecemburuan sosial. Jika saja penduduk asli Papua mampu bersaing dengan pendatang dan rakyat Papua mampu menjadi tuan di tanah mereka sendiri maka kecemburuan otomatis tidak akan terjadi. Jika dikatakan hambatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan pendidikan rakyat Papua disebabkan letak geografis dan sarana transportasi, apakah dana sebesar 17 triliun yang pada tahun 2008 ini menjadi 24 triliun, kurang ? Yahukimo, pembentukan opini Sebuah media menyebutkan bencana kelaparan terjadi di Kabupaten Yahukimo Irian Jaya. Diumumkan korban tewas 55 orang, 112 orang sakit berat dan 15 ribu penduduk kelaparan. Bahkan sebuah Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Papua untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan jumlah korban meninggal 154 orang sejak 11 November 2005. Jika dilihat, kondisi wilayah Yahukimo memang tidak bersahabat, bahkan dikatakan dihuni oleh masyarakat nomad abad 21 (the stone age periode society in 21st century). Secara geografis berada di titik tengah pegunungan Papua, sehingga terisolasi. Penduduk setempat masih menggunakan koteka sebagai pakaian tradisional, sistem perekonomian masih primitif, sangat bergantung pada alam, sama sekali belum mengenal intensifikasi, ekstensifikasi atau bahkan diversifikasi komoditas pangan.
Angka kematian di Papua sebesar 55 orang diakhir tahun 2005 dikatakan sebagai akibat dari kelaparan yang melanda wilayah Yahukimo. Dampak dari ketidakpedulian pemerintah Indonesia yang hanya mengeruk keutungan saja dari Papua. Tapi ketika berita tersebut diteliti lebih lanjut ternyata kondisi di lapangan tidak memberikan kenyataan yang sama. Menkokesra membantah. Menkes memberikan data yang lain dari penyebab kematian 55 orang tersebut. Beberapa sumber yang asli orang sana pun mengatakan fakta kematian memang ada tapi penyebab berbeda-beda, permasalahan yang kompleks sehingga bencana tersebut tidak bisa ditumpangkan demikian saja sebagai kesalahan pemerintah pusat. Disisi lain, Papua menjadi perhatian dunia, kondisi kelaparan di Yahukimo sengaja di blow-up sebagai komoditas politik untuk mengusung disintegrasi bagi pihak-pihak yang menginginkan melepaskan diri dari NKRI. Pemerintah Indonesia dianggap hanya mengeruk kekayaan Papua, gagal menangani kesejahteraan mereka yang di Papua. Bahkan lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia dianggap sebagai menjajah rakyat Papua.
Kemiskinan Secara teori, berdasarkan faktor penyebabnya kemiskinan bisa dikategorikan dalam dua hal, yakni kemiskinan Struktural dan kemiskinan Alamiah. Kemiskinan Struktural atau bisa disebut Man made poverty, adalah kondisi kemiskinan yang lebih disebabkan oleh struktur sosial yang ada yang mencakup tatanan organisasi dan aturan permainan yang diterapkan. Sedangkan Kemiskinan Alamiah banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Man made poverty untuk Papua, kemiskinan struktural adalah salah satu faktornya. Pejabat yang korup, terjadinya kolusi, nepotisme serta diskriminasi. Status otonomi khusus dan otonomi daerah yang diterapkan di Papua sama sekali tidak membawa dampak signifikan, kecuali hanya memperkaya beberapa pribadi yang mabuk oleh gelimang lembaran rupiah yang mereka terima (Charisma, ed.des-jan’08). Dan ironisnya seperti yang dinyatakan Annie Numberi-istri Freddy Numberi – Menteri Kelautan dan Perikanan (dikutip dari Charisma), mayoritas yang duduk dalam posisi eksekutif dan legeslatif di Papua adalah justru para pendeta. Padahal untuk Papua nilai APBD yang dikucurkan adalah terbesar ke dua diIndonesia. Lalu kemana semua uang tersebut ? Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sudah patut. Lalu bagaimana jajaran pemerintah tingkat daerah ? Seperti kata Gubernur Papua Barnabas Suebu di Den Haag, Sabtu (27/10), diakui adanya kesalahan leadership, adanya mismanagement dan penyalah gunaan dana yang sangat besar di tingkat pemerintah daerah sehingga ia menyebutkan sangat mendesak diwujudkannya good governance yang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya.
Kemiskinan alamiah Penyebab dominan dari kemiskinan yang lain adalah kondisi dan kualitas sumberdaya manusia yang rendah. Bisa dikatakan rakyat Papua sangat primitif, tidak tersentuh peradaban dan tidak mengenal teknologi. Walaupun alam Papua bagai surga dunia, tetapi dengan sumberdaya manusia yang sangat rendah mustahil mengangkat kesejahteraan mereka. Dan yang terjadi saat ini adalah penindasan hak rakyat Papua, perampokan kekayaan dan pembodohan.
Konflik di Papua lebih disebabkan adanya kecemburuan sosial. Jika saja penduduk asli Papua mampu bersaing dengan pendatang dan rakyat Papua mampu menjadi tuan di tanah mereka sendiri maka kecemburuan otomatis tidak akan terjadi. Jika dikatakan hambatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan pendidikan rakyat Papua disebabkan letak geografis dan sarana transportasi, apakah dana sebesar 17 triliun yang pada tahun 2008 ini menjadi 24 triliun, kurang ? Yahukimo, pembentukan opini Sebuah media menyebutkan bencana kelaparan terjadi di Kabupaten Yahukimo Irian Jaya. Diumumkan korban tewas 55 orang, 112 orang sakit berat dan 15 ribu penduduk kelaparan. Bahkan sebuah Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Papua untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan jumlah korban meninggal 154 orang sejak 11 November 2005. Jika dilihat, kondisi wilayah Yahukimo memang tidak bersahabat, bahkan dikatakan dihuni oleh masyarakat nomad abad 21 (the stone age periode society in 21st century). Secara geografis berada di titik tengah pegunungan Papua, sehingga terisolasi. Penduduk setempat masih menggunakan koteka sebagai pakaian tradisional, sistem perekonomian masih primitif, sangat bergantung pada alam, sama sekali belum mengenal intensifikasi, ekstensifikasi atau bahkan diversifikasi komoditas pangan.
Angka kematian di Papua sebesar 55 orang diakhir tahun 2005 dikatakan sebagai akibat dari kelaparan yang melanda wilayah Yahukimo. Dampak dari ketidakpedulian pemerintah Indonesia yang hanya mengeruk keutungan saja dari Papua. Tapi ketika berita tersebut diteliti lebih lanjut ternyata kondisi di lapangan tidak memberikan kenyataan yang sama. Menkokesra membantah. Menkes memberikan data yang lain dari penyebab kematian 55 orang tersebut. Beberapa sumber yang asli orang sana pun mengatakan fakta kematian memang ada tapi penyebab berbeda-beda, permasalahan yang kompleks sehingga bencana tersebut tidak bisa ditumpangkan demikian saja sebagai kesalahan pemerintah pusat. Disisi lain, Papua menjadi perhatian dunia, kondisi kelaparan di Yahukimo sengaja di blow-up sebagai komoditas politik untuk mengusung disintegrasi bagi pihak-pihak yang menginginkan melepaskan diri dari NKRI. Pemerintah Indonesia dianggap hanya mengeruk kekayaan Papua, gagal menangani kesejahteraan mereka yang di Papua. Bahkan lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia dianggap sebagai menjajah rakyat Papua.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar